poto pengguna jalan di makasar

Klik Kabar - Makassar – Aksi unjuk rasa di Kota Makassar berujung tragedi setelah massa membakar Gedung DPRD Makassar, Jumat malam (29/8/2025). Kebakaran hebat tersebut menewaskan tiga orang dan menyebabkan sedikitnya lima orang luka-luka.

Peristiwa bermula saat demonstrasi di sekitar gedung DPRD berakhir ricuh. Massa yang marah kemudian membakar gedung, membuat api cepat menjalar dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Kobaran api baru bisa dipadamkan pada Sabtu dini hari (30/8/2025).

Korban Jiwa dan Luka

Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal adalah:

1. Sarinawati (26), staf DPRD Makassar.

2. Syaiful (43), Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Ujung Tanah.

3. Abay, fotografer Humas DPRD Makassar.

Kelompok korban lainnya berjumlah lima orang mengalami luka-luka, sebagian menderita luka bakar serius dan patah tulang akibat melompat dari gedung untuk menyelamatkan diri.

Respons Aparat

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian, menyampaikan duka cita mendalam atas insiden ini.

“Kami berduka cita yang mendalam untuk para korban dan keluarga. Kami akan mengusut tuntas peristiwa ini, memastikan siapa yang bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Kapolda kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Selain DPRD Makassar, gedung DPRD Sulawesi Selatan juga ikut terbakar dalam kericuhan serupa.

Tindak Lanjut

Pemerintah Provinsi Sulsel menyatakan akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia serta menanggung biaya pengobatan bagi korban luka. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan dalang pembakaran.

---

Referensi:

• Detik News – Gedung DPRD Makassar Kebakaran, 3 Orang Tewas dan 5 Luka

• Antara News – Tiga Orang Tewas dalam Pembakaran Kantor DPRD Makassar

• CNN Indonesia – Korban Tewas Akibat Kebakaran di Kantor DPRD Makassar Jadi Tiga Orang

• Harian Fajar – Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar Ludes Terbakar

• Tempo – Tiga Orang Tewas dalam Pembakaran Gedung DPRD Makassar

 

Ekspansi dan Inovasi AI di Indonesia

Berita paling baru hari ini adalah tentang resminya Dyna.Ai, sebuah perusahaan teknologi AI, yang masuk ke pasar Indonesia. Perusahaan ini memperkenalkan konsep "Agentic AI", yaitu teknologi AI yang tidak hanya melakukan otomasi tugas, tetapi juga dirancang untuk dapat beradaptasi dengan pemahaman budaya lokal. Langkah ini menandakan tingginya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi digital Indonesia yang dinilai paling dinamis di Asia Tenggara.

​Ekspansi ini sejalan dengan prediksi bahwa AI akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan proyeksi mencapai US$366 miliar dalam satu dekade ke depan.

​Penerapan AI di Berbagai Sektor

​Kecerdasan buatan bukan lagi sekadar konsep, melainkan sudah diterapkan secara nyata di berbagai bidang di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan layanan.

• ​Layanan Publik & Perkotaan: Di Jakarta, teknologi AI telah berhasil digunakan untuk mengurai dan menurunkan angka kemacetan lalu lintas.
• ​Kesehatan: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan AI yang mampu membantu mendeteksi penyakit malaria. Selain itu, beberapa rumah sakit sudah memanfaatkan AI untuk layanan medical check-up yang lebih canggih.
• ​Perbankan: Bank Mandiri baru-baru ini memenangkan penghargaan Cloudera APAC Award 2025 atas keberhasilannya dalam mengoptimalkan teknologi AI dalam operasional mereka.
• ​Industri Kreatif: Sebuah terobosan menarik datang dari industri film, di mana sebuah film yang mengisahkan Pangeran Diponegoro sedang dibuat menggunakan teknologi AI.

​Tren Teknologi AI Terkini

​Secara global dan juga terasa di Indonesia, beberapa tren AI menjadi sorotan utama:

• ​Generative AI: Tetap menjadi primadona, teknologi ini terus berkembang dalam kemampuannya menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, video, hingga musik yang semakin mirip karya manusia.
• ​AI Multimodal: Model AI yang dapat memahami dan memproses berbagai jenis data (teks, gambar, suara) secara bersamaan. Ini memungkinkan AI untuk melakukan tugas yang lebih kompleks, seperti mengubah teks menjadi video atau gambar menjadi audio.
• ​Edge AI: Pemrosesan data AI dilakukan langsung di perangkat (seperti smartphone atau kamera) alih-alih di cloud. Ini membuat respons AI menjadi lebih cepat dan menjaga privasi data.

​Langkah Pemerintah: Regulasi dan Pengembangan Talenta

​Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi pesatnya perkembangan AI.

• ​Regulasi AI: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sedang aktif menyusun Peta Jalan dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI. Regulasi ini akan berfokus pada tata kelola, etika, dan perlindungan data pribadi. Draf regulasi ini diharapkan akan masuk tahap uji publik dalam waktu dekat.
• ​Pengembangan SDM: Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), mendukung penuh program pengembangan talenta digital seperti "Laskar AI Lintasarta 2025". Langkah ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di era AI 
• Liputan6.com: Dyna.Ai Masuk Pasar Indonesia, Soroti Potensi AI untuk Percepat Ekonomi Digital

Klik Kabar - Jakarta, 21 Agustus 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, dalam dugaan kasus pemerasan terkait proses sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) .

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan tidak hanya Wamenaker Noel, tetapi juga sebanyak 14 orang lainnya. Berbagai barang bukti turut disita, mulai dari uang tunai hingga sejumlah kendaraan, termasuk puluhan mobil dan satu motor merek Ducati .

Istana menegaskan akan segera mengambil tindakan tegas “jika terbukti” keterlibatan Noel dalam praktik koruptif. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa apabila fakta hukum mengarah pada keterlibatan Noel, maka “akan secepatnya dilakukan pergantian” . Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menerima informasi terkait OTT tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK .

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tidak akan mentoleransi perilaku koruptif. Ia menyebut bahwa jajaran Kemenaker telah menandatangani pakta integritas dan siap dicopot jika terbukti melakukan korupsi. Pakta integritas tersebut juga sudah dijalankan oleh hampir seribu perusahaan jasa K3 sebagai upaya mencegah suap, pemerasan, atau gratifikasi .

Media asing turut membahas kasus ini, menyebut bahwa OTT terhadap Immanuel Ebenezer merupakan kasus pertama yang menyeret anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto .

---

Ringkasan Poin-Poin Utama:

Poin	Penjelasan
Target OTT	Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel
Jumlah yang Diamankan	14 orang termasuk Noel
Barang Bukti Disita	Uang tunai, puluhan mobil, motor Ducati
Tindak Lanjut Istana	Bila terbukti terlibat, Noel akan secepatnya diganti; Presiden menyerahkan ke KPK
Pakta Integritas	Ditandatangani oleh pejabat Kemenaker dan hampir 1.000 perusahaan jasa K3
Respon Media Asing	Menyoroti sebagai kasus pertama OTT menimpa anggota kabinet Presiden Prabowo

---

Referensi:

• OTT dan langkah-langkah Istana: KPK OTT Wamenaker Noel, Istana: Bila Terbukti Segera Diganti
• Penangkapan dan barang bukti: KPK Tangkap Tangan Wamenaker Immanuel Ebenezer
• Jumlah dan barang bukti lebih detail: Saksi ulang penjelasan transfer dan barang bukti
• Media asing sebutkan pentingnya kasus: Media Asing Soroti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer …

---

Kalau kamu ingin versi yang lebih panjang, video penjelas, atau tambahan perspektif lain, tinggal bilang ya!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis, 7 Agustus 2025. (Beritasatu.com/Algi M Gifari)

Klik Kabar - Jakarta, 22 Agustus 2025 — Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang isu panas. Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyebut guru sebagai beban negara. Potongan video itu langsung menuai reaksi keras dari para tenaga pendidik dan masyarakat.

Namun, setelah ditelusuri, ternyata video tersebut adalah hasil manipulasi digital deepfake dan potongan tak utuh dari pidato asli. Kementerian Keuangan melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak pernah mengatakan guru adalah beban negara.

Faktanya: Deepfake + Potongan Tak Utuh

Melalui akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menulis:

“Potongan video yang beredar adalah hoaks. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan guru sebagai beban negara.”

Kemenkeu menjelaskan, video yang beredar dibuat dengan teknologi artificial intelligence (AI) deepfake ditambah cuplikan potongan yang mengubah konteks pidato sebenarnya.

Konteks Asli Pidato

Dalam pidatonya pada Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di ITB, 7 Agustus 2025, Sri Mulyani justru membahas tantangan pembiayaan pendidikan dalam APBN, termasuk isu gaji guru yang masih rendah. Sama sekali tidak ada pernyataan yang menyebut guru sebagai “beban negara”.

Dampak ke Dunia Pendidikan

Hoaks ini sempat memicu kegaduhan. Banyak guru merasa diremehkan, padahal sebenarnya isu utama yang diangkat Sri Mulyani adalah keterbatasan anggaran pendidikan dan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkannya.

Pelajaran Penting: Waspadai Deepfake

Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat harus lebih cermat sebelum menyebarkan konten viral. Teknologi deepfake kini semakin canggih, sehingga apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan fakta.

---

🔎 Referensi:

• Liputan6.com

• BeritaSatu.com

• Turnbackhoax.id

• Finance Detik

• Pajak.com

Potret Anggota DPR RI yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI 2025. (Istimewa)

Klik Kabar - Saat sebagian masyarakat berjuang menghadapi kenaikan pangan dan daya beli yang menurun, DPR RI justru menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan—sebuah angka yang bagi rakyat kecil terasa seperti lelucon pahit.

Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Anggota DPR periode 2024–2029 tak lagi mendapat rumah dinas (RJA), dan sebagai gantinya menerima tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan KatadataMedia IndonesiaSuara Merdeka. Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa tunjangan ini sebagai kompensasi karena banyak anggota berasal dari luar daerah, sementara rumah jabatan telah dikembalikan ke pemerintah TvOne News. Wakil Ketua DPR Adies Kadir bahkan menyebut jumlah itu “make sense” karena tarif sewa di Senayan mahal—jika dihitung biaya kos Rp3 juta per hari kerja, bisa mencapai Rp78 juta per bulan tirto.idSuara Merdeka.

Masyarakat dan Ekonom Meradang

• Ekonom dari Celios, Nailul Huda, mengecam kebijakan tersebut karena tak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat, serta justru membebani APBN Katadata.

• Peneliti ICW, Egi Primayogha, menegaskan bahwa saat rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokok, pemberian tunjangan sebesar itu sangat tidak wajar suara.comMistar. ICW menghitung potensi anggaran yang terkuras bisa mencapai Rp1,74 triliun sepanjang masa jabatan 5 tahun bagi 580 anggota DPR suara.comMistar.

• Misbah Hasan (FITRA) juga menyoroti kurangnya akuntabilitas: tunjangan yang masuk rekening pribadi berisiko disalahgunakan jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaporan dan pengawasan transparan tirto.id.

• Iwan Setiawan (IPR) menyindir bahwa anggota DPR jelas tak butuh uang itu karena secara ekonomi mereka sudah mapan MerahPutih.

Implikasi Asuransi Hidup bagi DPR—Tapi Lawakan bagi Rakyat

Sementara gaji pokok DPR tetap Rp6,5–7 juta per bulan, tambahan tunjangan perumahan ini bisa membuat total pendapatan wakil rakyat tembus lebih dari Rp100 juta per bulan Media Indonesiasuara.comMistar. Khususnya ironis, bila dibandingkan dengan Upah Minimum DKI Jakarta (sekitar Rp5,4 juta) dan biaya sewa kontrakan sederhana (Rp1,5–3 juta per bulan) Media Indonesia. Ini sungguh memperlebar jurang antara elite politik dan rakyat biasa.

---

Ringkasan Sensasional

 

Sebuah video pendek berisi dugaan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyebut guru sebagai “beban negara”, viral di media sosial. Video itu ternyata berasal dari akun Instagram dengan 423 ribu pengikut, dan telah ditonton hingga 90 ribu kali per 19 Agustus 2025 ANTARA News.

Klarifikasi Resmi dari Sri Mulyani

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @smindrawati, pada 19 Agustus 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa:

“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah HOAX. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara.” detikfinancePojoksatu.id

Video tersebut disebut sebagai hasil deepfake — rekayasa digital yang memanipulasi cuplikan pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025 detikfinanceANTARA News.

Video Asli, Konteks Asli

Video lengkap pidato Sri Mulyani sebenarnya tersedia di kanal YouTube resmi Kemendiktisaintek dan saluran media nasional. Cuplikan yang beredar—meskipun berbasis rekaman asli—dipotong dan diolah sehingga memunculkan pernyataan tidak pernah diucapkan: “guru itu beban negara” ANTARA News.

Tabel Singkat Sumber Hoaks

Gambar ilustra

 Pati, 14 Agustus 2025 – Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang menjadi pusat perhatian publik. Ribuan warga turun ke jalan pada Rabu (13/8) menuntut Bupati Sudewo mundur setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% memicu gelombang kemarahan.

Aksi yang awalnya berlangsung damai di Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Pati berubah ricuh saat massa melempari botol, sandal, hingga membakar ban. Satu unit mobil kepolisian ikut dibakar. Data kepolisian menyebut 34 orang mengalami luka-luka dan 11 orang ditangkap sebagai provokator.

Pansus Hak Angket DPRD Pati

Menanggapi eskalasi ini, DPRD Pati segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Tujuannya, menyelidiki kebijakan kontroversial Bupati Sudewo, termasuk dugaan pelanggaran prosedur pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo. Ketua DPRD menegaskan, “Kami akan mengkaji semua kebijakan yang menimbulkan gejolak, termasuk kenaikan PBB-P2.”

Bupati Sudewo: Tidak Akan Mundur

Bupati Sudewo menolak mundur dan menegaskan akan mengikuti mekanisme konstitusional. “Saya dipilih secara demokratis. Kritik adalah hal wajar, tapi mari kita tempuh jalur hukum,” ujarnya.

Pemerintah pusat melalui Istana memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam aksi ini.

Tanggapan Wakil Gubernur Jateng

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebut insiden ini sebagai pelajaran penting bagi Pemkab Pati. Ia menekankan perlunya dialog publik dan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Dampak Politik dan Sosial

Kasus ini diperkirakan akan berdampak panjang, baik pada hubungan Pemkab dengan warganya maupun dinamika politik di DPRD Pati. Proses Pansus Hak Angket menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

---

Sumber:

1. Tirto.id – Kondisi Terkini Usai Demo Pati Hari Ini dan Jumlah Korban (link)

2. Joglo Jateng – Resmi! DPRD Pati Sepakati Hak Angket Pemakzulan Bupati (link)

3. Tempo.co – Istana Pastikan Tak Ada Korban Meninggal dalam Demo Pati (link)

4. Kompas TV – Wagub Jateng Sebut Aksi di Pati Harus Jadi Pembelajaran Pemkab untuk Berbenah (link)

Massa membakar mobil polisi saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

Klik kabar - Pati, 14 Agustus 2025 — Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang menjadi sorotan nasional. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut Bupati Sudewo mundur berujung kericuhan, memicu luka-luka, penangkapan, dan reaksi cepat dari DPRD yang kini membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan Pemkab Pati yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kenaikan ini menuai gelombang penolakan dari warga yang menilai kebijakan tersebut memberatkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ribuan warga mulai memadati Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Pati sejak pagi, Rabu (13/8). Mereka membawa spanduk bertuliskan “Sudewo Mundur” dan “Cabut Kenaikan Pajak.”

Aksi damai berubah ricuh saat massa mulai melempari botol dan sandal ke arah Bupati Sudewo yang hadir di lokasi. Situasi semakin memanas ketika beberapa oknum membakar ban dan sebuah mobil milik kepolisian.

Data dari aparat kepolisian menyebutkan setidaknya 34 orang mengalami luka-luka, termasuk aparat keamanan, dan 11 orang ditangkap karena diduga menjadi provokator kerusuhan. Polisi masih menyelidiki adanya pihak-pihak yang memanfaatkan aksi ini untuk kepentingan tertentu.

Melihat eskalasi situasi, DPRD Pati langsung menggelar rapat paripurna dan menyepakati pembentukan Pansus Hak Angket. Fokus penyelidikan tidak hanya pada kebijakan kenaikan PBB-P2, tetapi juga pada dugaan pelanggaran prosedur dalam pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo.

Ketua DPRD Pati menyebut, langkah ini diambil untuk menjawab keresahan publik dan memastikan semua kebijakan bupati berjalan sesuai aturan hukum. “Kami akan mengkaji semua kebijakan yang menimbulkan gejolak, termasuk PBB-P2,” ujarnya.

Bupati Sudewo dalam pernyataannya menegaskan tidak akan mundur. “Saya dipilih melalui proses demokrasi. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan saya, silakan melalui mekanisme yang diatur konstitusi,” katanya.

Pemerintah pusat melalui Istana memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam demonstrasi ini. “Kami memantau langsung situasi di Pati, dan memastikan penanganan dilakukan secara proporsional,” ujar Deputi Bidang Politik Kantor Staf Presiden.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa aksi di Pati harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah. “Dialog publik harus diperkuat, kebijakan yang sensitif terhadap kondisi rakyat perlu diutamakan. Jangan sampai kebijakan memicu kemarahan masyarakat,” tegasnya.

Kericuhan di Pati membuka babak baru hubungan antara pemerintah daerah dan warganya. Pembentukan Pansus Hak Angket menjadi langkah awal, namun proses hukum dan politik yang menyertainya akan menentukan apakah gejolak ini mereda atau justru berlanjut.

Sumber Referensi:

1. Tirto.id. (13 Agustus 2025). Kondisi Terkini Usai Demo Pati Hari Ini dan Jumlah Korban. Diakses dari: https://tirto.id/hfMe

2. Joglo Jateng. (14 Agustus 2025). Resmi! DPRD Pati Sepakati Hak Angket Pemakzulan Bupati. Diakses dari: https://joglojateng.com/2025/08/14

3. Tempo.co. (14 Agustus 2025). Istana Pastikan Tak Ada Korban Meninggal dalam Demo Pati. Diakses dari: https://tempo.co

4. Kompas TV. (14 Agustus 2025). Wagub Jateng Sebut Aksi di Pati Harus Jadi Pembelajaran Pemkab untuk Berbenah. Diakses dari: https://kompas.tv

At a cemetery in Gaza City, Soha Tafesh carries the body of her granddaughter Sarah Abu Daf, who was killed in an early morning Israeli strike on a house, according to medics, August 13, 2025 [Dawoud Abu Alkas]

Klik Kabar - Jakarta, 14 Agustus 2025 — Gelombang pengakuan negara Palestina dari berbagai negara dunia tengah menguat, namun di lapangan, krisis kemanusiaan di Gaza justru semakin memburuk. Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, memperingatkan bahwa langkah diplomatik ini tidak boleh menjadi “pengalih pandangan” dari tragedi yang berlangsung di wilayah tersebut.

Dalam konferensi pers pada Rabu (13/8), Albanese menegaskan bahwa pengakuan simbolis terhadap negara Palestina tidak akan berarti jika dunia membiarkan pembunuhan massal, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur terus terjadi di Gaza. Ia bahkan menyebut situasi tersebut sebagai “bencana kemanusiaan yang disengaja.”

“Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah penting, tetapi tidak berarti apa-apa jika rakyatnya terus dibunuh dan dibiarkan kelaparan,” ujar Albanese, dikutip dari The Guardian (13/8/2025).

Albanese mengajukan tiga langkah konkret yang harus segera diambil komunitas internasional:

1. Embargo senjata global terhadap Israel untuk mencegah eskalasi serangan.

2. Penghentian seluruh bentuk perdagangan yang mendukung operasi militer Israel.

3. Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan sebelum 17 September 2025.

Selain itu, ia mendesak adanya mekanisme hukum internasional untuk mengusut dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter di Gaza.

Pernyataan ini muncul setelah Australia mengumumkan rencana mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB September mendatang. Meski langkah tersebut menuai pujian dari sebagian pihak, ada kekhawatiran bahwa pengakuan ini hanya menjadi manuver politik yang tidak diiringi tindakan nyata untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

Sementara itu, laporan dari organisasi kemanusiaan menyebutkan bahwa serangan Israel dalam beberapa bulan terakhir telah menghancurkan sistem kesehatan Gaza. Rumah sakit kekurangan obat, peralatan medis, dan tenaga kesehatan, sementara ribuan warga sipil—termasuk anak-anak—menjadi korban jiwa. Kondisi ini diperburuk oleh blokade yang membatasi masuknya bantuan kemanusiaan.

Albanese menutup pernyataannya dengan menyerukan aksi nyata dari negara-negara di dunia. “Pengakuan negara harus diikuti dengan tanggung jawab moral dan politik untuk menghentikan kekerasan. Tanpa itu, pengakuan hanya akan menjadi kata-kata kosong,” tegasnya.

Palestinian children wait with pots in their hands as a charitable organization distributes food in Bureij refugee camp, Gaza, on Monday. Photograph: Anadolu/Getty Images

Klik kabar - Jakarta, 14 Agustus 2025 — Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, memperingatkan bahwa meningkatnya dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina tidak boleh menjadi pengalih perhatian dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Dalam pernyataannya pada Rabu (13/8), Albanese menekankan bahwa pengakuan simbolis semata tidak akan menghentikan penderitaan jutaan warga Palestina yang saat ini menghadapi pembantaian massal, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur vital. Ia menyebut situasi di Gaza sebagai “bencana kemanusiaan yang disengaja” dan menyerukan langkah konkret, bukan sekadar deklarasi politik.

“Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah penting, tetapi tidak berarti apa-apa jika dunia menutup mata terhadap pembunuhan dan kelaparan massal di Gaza,” tegas Albanese, dikutip dari The Guardian (13/8/2025).

Albanese mengajukan tiga tuntutan mendesak kepada komunitas internasional:

1. Penerapan embargo senjata global terhadap Israel.

2. Penghentian seluruh bentuk perdagangan yang mendukung operasi militer.

3. Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan sebelum 17 September 2025.

Selain itu, ia mendesak agar semua pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk dugaan kejahatan perang, diusut tuntas melalui mekanisme peradilan internasional yang independen.

Pernyataan tegas ini muncul di tengah gelombang pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara, termasuk keputusan terbaru dari Australia. Banyak pihak khawatir, momentum diplomatik tersebut justru dimanfaatkan sebagai legitimasi politik tanpa diiringi upaya menghentikan kekerasan.

Organisasi kemanusiaan sebelumnya telah memperingatkan bahwa serangan Israel dalam beberapa bulan terakhir telah menghancurkan sistem kesehatan Gaza, menewaskan ribuan warga sipil, dan memperparah krisis pangan yang sudah parah.

Albanese menegaskan bahwa dunia harus memisahkan antara simbol politik dan kebutuhan kemanusiaan mendesak. “Tidak ada arti pengakuan negara jika rakyatnya terus dibunuh dan dibiarkan kelaparan,” ujarnya.

Consumption, which accounts for half of Indonesia’s GDP, has been weakening in recent months © Adi Weda/EPA/Shutterstock

Klik Kabar Jakarta — Di tengah kabar menggembirakan soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus 5,12 persen pada kuartal II 2025, suara kegelisahan mulai terdengar dari pelaku usaha dan dunia industri. Meskipun angka ini menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir, organisasi bisnis justru menyuarakan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan minimnya perputaran ekonomi nyata di lapangan.

“Angka GDP boleh tumbuh, tapi industri kami tidak. Kami hanya bertahan hidup, bukan berkembang,” ujar seorang pelaku industri manufaktur kepada Financial Times, dalam laporan 5 Agustus 2025.

📉 Kontras Antara Statistik dan Kenyataan

Banyak pengusaha menilai lonjakan angka GDP lebih banyak didorong oleh faktor statistik seperti investasi pemerintah dan proyek infrastruktur. Sementara itu, konsumsi domestik—penopang utama ekonomi Indonesia—masih stagnan, bahkan cenderung melambat di beberapa sektor.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat beberapa hal berikut:

• Produksi industri kecil dan menengah (IKM) masih rendah.
• Belanja rumah tangga masih tertahan akibat tekanan inflasi.
• Investasi asing langsung (FDI) mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut.

“Kami butuh bukan hanya pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang merata dan terasa,” tegas Ketua Apindo dalam konferensi pers belum lama ini.

💡 Pemerintah Perlu Tindak Lanjut Nyata

Dengan sinyal pelambatan dari pelaku usaha, banyak pihak mendorong pemerintah untuk:

• Menurunkan suku bunga Bank Indonesia agar kredit usaha rakyat lebih terjangkau.
• Meningkatkan stimulus fiskal langsung, termasuk realisasi program makan gratis dan bantuan produktif usaha kecil.
• Mempercepat belanja APBN agar perputaran ekonomi tidak hanya numpang lewat di sektor atas.

🔍 Akankah Pemerintah Merespons?

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa arah kebijakan fiskal akan tetap ekspansif pada semester II 2025. Namun, efektivitas program menjadi sorotan publik, apalagi dengan adanya tantangan geopolitik dan tekanan harga komoditas global.

📎 Referensi:

Financial Times – Indonesian Businesses Raise Alarm Despite GDP Growth

Reuters – Indonesia’s Q2 GDP Beats Expectations

A general view of the city skyline of Jakarta, the capital city of Indonesia, August 5, 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/ File Photo Purchase

Kilik Kabar Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen (YoY) pada kuartal II tahun 2025, menandai lonjakan tertinggi sejak awal 2023. Kinerja ini secara mengejutkan melampaui ekspektasi pasar dan konsensus para ekonom yang memproyeksikan hanya 4,80 persen.

Lonjakan ini terutama ditopang oleh kenaikan investasi (PMTB) sebesar 6,77 persen, dan konsumsi rumah tangga yang masih bertahan di level tinggi meski ada tekanan inflasi dan suku bunga.

Namun, di balik capaian itu, sejumlah pengusaha dan pelaku usaha memperingatkan bahwa pertumbuhan ini belum dirasakan nyata oleh sektor riil.

“Saat ini kami tidak sedang berkembang, kami hanya bertahan hidup,” ujar seorang pelaku usaha dari asosiasi industri tekstil dalam laporan Financial Times.

Sementara itu, Apindo juga menilai pertumbuhan ini perlu dikaji ulang dari sisi distribusi manfaat dan keberlanjutan, terutama karena beberapa indikator menunjukkan penurunan aktivitas manufaktur, stagnasi ekspor, serta penurunan arus investasi asing langsung (FDI).

📊 Apa yang Mendorong Lonjakan Ini?

• Investasi (PMTB): +6,77% YoY
• Konsumsi rumah tangga: Naik meskipun tekanan harga masih membayangi
• Kinerja sektor informasi, komunikasi, dan konstruksi turut menopang pertumbuhan

Di sisi lain, konsumsi pemerintah masih relatif lemah karena efisiensi anggaran dan tertundanya penyaluran beberapa program sosial seperti bantuan tunai dan makan gratis.

🔍 Apakah Ini Pertanda Pemulihan Nyata?

Pertumbuhan ekonomi ini menjadi harapan baru pasca pandemi dan gejolak global. Namun, tanpa dukungan dari sektor riil dan kebijakan fiskal yang agresif, angka pertumbuhan ini dikhawatirkan tidak mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

"Angka bagus belum tentu mencerminkan realitas lapangan. Banyak sektor UKM yang belum sepenuhnya pulih," ujar analis ekonomi dari INDEF.

📎 Referensi:

Reuters – Indonesia’s Q2 GDP Beats Expectations with Fastest Growth in Two Years

Financial Times – Indonesian Businesses Raise Alarm Despite GDP Growth

Tentara Israel di masjid Al-Aqsa. (photo/REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta – Ketegangan kembali menyelimuti kawasan Yerusalem Timur setelah aparat keamanan Israel dan pemukim ekstremis menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa, salah satu situs paling suci bagi umat Islam. Aksi ini memicu kemarahan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia yang menyuarakan sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa penyerbuan tersebut tidak hanya melanggar kesepakatan status quo historis di kompleks Al-Aqsa, tapi juga berpotensi memperburuk konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

“Indonesia mengecam keras aksi provokatif ini. Tindakan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa adalah bentuk pelanggaran hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas juru bicara Kemlu RI.

Penyerbuan tersebut dilaporkan berlangsung saat warga Palestina sedang melakukan ibadah. Beberapa media internasional dan saksi mata menyebutkan adanya kekerasan serta penangkapan sejumlah jemaah.

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret guna menghentikan pelanggaran yang terus terjadi terhadap rakyat Palestina dan situs-situs suci di kawasan tersebut.

🇮🇩 Solidaritas Tanpa Batas

Reaksi keras dari Indonesia ini menambah daftar panjang dukungan Tanah Air terhadap perjuangan rakyat Palestina. Tidak hanya dari pemerintah, masyarakat sipil dan tokoh-tokoh agama di Indonesia juga ramai-ramai mengecam insiden tersebut di berbagai platform media sosial.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung solusi dua negara dan penegakan keadilan bagi rakyat Palestina.

🧭 Referensi & Sumber Berita:

Indozone – Penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh Israel, Indonesia Beri Kecaman Keras

Al Jazeera – Tensions Rise as Israeli Forces Storm Al-Aqsa

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia – Pernyataan Sikap Terbaru Mengenai Palestina

Klik Kabar - Jakarta, 5 Agustus 2025 – Rencana laga uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia resmi batal setelah pihak Malaysia menolak tawaran pertandingan persahabatan dari PSSI. Keputusan ini langsung menuai kritik, salah satunya dari legenda sepak bola Indonesia dan juga Asisten Pelatih Timnas, Alex Pastoor, yang menyebut Malaysia seolah takut kalah.

Penolakan ini terjadi di tengah persiapan Timnas Indonesia menghadapi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan mempertemukan Garuda dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan China. Uji coba melawan negara ASEAN seperti Malaysia dinilai sangat ideal secara geografis dan kompetitif.

“Kami cuma ingin laga persahabatan yang fair untuk evaluasi tim. Tapi jika ada yang menolak karena takut kalah, ya itu urusan mereka,” tegas Pastoor dalam wawancara usai latihan di Jakarta (5/8).

Sikap Malaysia pun turut menuai respons dari para pengamat sepak bola nasional. Banyak yang menilai bahwa seharusnya sesama negara Asia Tenggara saling mendukung perkembangan sepak bola kawasan, bukan menghindar dari tantangan.

Sejauh ini, PSSI masih berupaya mencari pengganti lawan uji coba. Beberapa negara alternatif yang dikabarkan sedang dijajaki adalah Kuwait, Suriah, dan Kenya.

Disway.id – Tolak Tawaran Timnas Indonesia, Malaysia Dikritik Legendanya ‘Takut Kalah’