Klik Kabar - Jakarta, 14 Agustus 2025 — Gelombang pengakuan negara Palestina dari berbagai negara dunia tengah menguat, namun di lapangan, krisis kemanusiaan di Gaza justru semakin memburuk. Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, memperingatkan bahwa langkah diplomatik ini tidak boleh menjadi “pengalih pandangan” dari tragedi yang berlangsung di wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers pada Rabu (13/8), Albanese menegaskan bahwa pengakuan simbolis terhadap negara Palestina tidak akan berarti jika dunia membiarkan pembunuhan massal, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur terus terjadi di Gaza. Ia bahkan menyebut situasi tersebut sebagai “bencana kemanusiaan yang disengaja.”
“Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah penting, tetapi tidak berarti apa-apa jika rakyatnya terus dibunuh dan dibiarkan kelaparan,” ujar Albanese, dikutip dari The Guardian (13/8/2025).
Albanese mengajukan tiga langkah konkret yang harus segera diambil komunitas internasional:
-
Embargo senjata global terhadap Israel untuk mencegah eskalasi serangan.
-
Penghentian seluruh bentuk perdagangan yang mendukung operasi militer Israel.
-
Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan sebelum 17 September 2025.
Selain itu, ia mendesak adanya mekanisme hukum internasional untuk mengusut dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter di Gaza.
Pernyataan ini muncul setelah Australia mengumumkan rencana mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB September mendatang. Meski langkah tersebut menuai pujian dari sebagian pihak, ada kekhawatiran bahwa pengakuan ini hanya menjadi manuver politik yang tidak diiringi tindakan nyata untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.
Sementara itu, laporan dari organisasi kemanusiaan menyebutkan bahwa serangan Israel dalam beberapa bulan terakhir telah menghancurkan sistem kesehatan Gaza. Rumah sakit kekurangan obat, peralatan medis, dan tenaga kesehatan, sementara ribuan warga sipil—termasuk anak-anak—menjadi korban jiwa. Kondisi ini diperburuk oleh blokade yang membatasi masuknya bantuan kemanusiaan.
Albanese menutup pernyataannya dengan menyerukan aksi nyata dari negara-negara di dunia. “Pengakuan negara harus diikuti dengan tanggung jawab moral dan politik untuk menghentikan kekerasan. Tanpa itu, pengakuan hanya akan menjadi kata-kata kosong,” tegasnya.

Posting Komentar