Palestinian children wait with pots in their hands as a charitable organization distributes food in Bureij refugee camp, Gaza, on Monday. Photograph: Anadolu/Getty Images

Klik kabar - Jakarta, 14 Agustus 2025 — Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, memperingatkan bahwa meningkatnya dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina tidak boleh menjadi pengalih perhatian dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Dalam pernyataannya pada Rabu (13/8), Albanese menekankan bahwa pengakuan simbolis semata tidak akan menghentikan penderitaan jutaan warga Palestina yang saat ini menghadapi pembantaian massal, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur vital. Ia menyebut situasi di Gaza sebagai “bencana kemanusiaan yang disengaja” dan menyerukan langkah konkret, bukan sekadar deklarasi politik.

“Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah penting, tetapi tidak berarti apa-apa jika dunia menutup mata terhadap pembunuhan dan kelaparan massal di Gaza,” tegas Albanese, dikutip dari The Guardian (13/8/2025).

Albanese mengajukan tiga tuntutan mendesak kepada komunitas internasional:

1. Penerapan embargo senjata global terhadap Israel.

2. Penghentian seluruh bentuk perdagangan yang mendukung operasi militer.

3. Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan sebelum 17 September 2025.

Selain itu, ia mendesak agar semua pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk dugaan kejahatan perang, diusut tuntas melalui mekanisme peradilan internasional yang independen.

Pernyataan tegas ini muncul di tengah gelombang pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara, termasuk keputusan terbaru dari Australia. Banyak pihak khawatir, momentum diplomatik tersebut justru dimanfaatkan sebagai legitimasi politik tanpa diiringi upaya menghentikan kekerasan.

Organisasi kemanusiaan sebelumnya telah memperingatkan bahwa serangan Israel dalam beberapa bulan terakhir telah menghancurkan sistem kesehatan Gaza, menewaskan ribuan warga sipil, dan memperparah krisis pangan yang sudah parah.

Albanese menegaskan bahwa dunia harus memisahkan antara simbol politik dan kebutuhan kemanusiaan mendesak. “Tidak ada arti pengakuan negara jika rakyatnya terus dibunuh dan dibiarkan kelaparan,” ujarnya.