Potret Anggota DPR RI yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI 2025. (Istimewa)

Klik Kabar - Saat sebagian masyarakat berjuang menghadapi kenaikan pangan dan daya beli yang menurun, DPR RI justru menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan—sebuah angka yang bagi rakyat kecil terasa seperti lelucon pahit.

Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Anggota DPR periode 2024–2029 tak lagi mendapat rumah dinas (RJA), dan sebagai gantinya menerima tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan KatadataMedia IndonesiaSuara Merdeka. Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa tunjangan ini sebagai kompensasi karena banyak anggota berasal dari luar daerah, sementara rumah jabatan telah dikembalikan ke pemerintah TvOne News. Wakil Ketua DPR Adies Kadir bahkan menyebut jumlah itu “make sense” karena tarif sewa di Senayan mahal—jika dihitung biaya kos Rp3 juta per hari kerja, bisa mencapai Rp78 juta per bulan tirto.idSuara Merdeka.

Masyarakat dan Ekonom Meradang

• Ekonom dari Celios, Nailul Huda, mengecam kebijakan tersebut karena tak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat, serta justru membebani APBN Katadata.

• Peneliti ICW, Egi Primayogha, menegaskan bahwa saat rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokok, pemberian tunjangan sebesar itu sangat tidak wajar suara.comMistar. ICW menghitung potensi anggaran yang terkuras bisa mencapai Rp1,74 triliun sepanjang masa jabatan 5 tahun bagi 580 anggota DPR suara.comMistar.

• Misbah Hasan (FITRA) juga menyoroti kurangnya akuntabilitas: tunjangan yang masuk rekening pribadi berisiko disalahgunakan jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaporan dan pengawasan transparan tirto.id.

• Iwan Setiawan (IPR) menyindir bahwa anggota DPR jelas tak butuh uang itu karena secara ekonomi mereka sudah mapan MerahPutih.

Implikasi Asuransi Hidup bagi DPR—Tapi Lawakan bagi Rakyat

Sementara gaji pokok DPR tetap Rp6,5–7 juta per bulan, tambahan tunjangan perumahan ini bisa membuat total pendapatan wakil rakyat tembus lebih dari Rp100 juta per bulan Media Indonesiasuara.comMistar. Khususnya ironis, bila dibandingkan dengan Upah Minimum DKI Jakarta (sekitar Rp5,4 juta) dan biaya sewa kontrakan sederhana (Rp1,5–3 juta per bulan) Media Indonesia. Ini sungguh memperlebar jurang antara elite politik dan rakyat biasa.

Ringkasan Sensasional