Massa membakar mobil polisi saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

Klik kabar - Pati, 14 Agustus 2025 — Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang menjadi sorotan nasional. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut Bupati Sudewo mundur berujung kericuhan, memicu luka-luka, penangkapan, dan reaksi cepat dari DPRD yang kini membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan Pemkab Pati yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kenaikan ini menuai gelombang penolakan dari warga yang menilai kebijakan tersebut memberatkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ribuan warga mulai memadati Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Pati sejak pagi, Rabu (13/8). Mereka membawa spanduk bertuliskan “Sudewo Mundur” dan “Cabut Kenaikan Pajak.”

Aksi damai berubah ricuh saat massa mulai melempari botol dan sandal ke arah Bupati Sudewo yang hadir di lokasi. Situasi semakin memanas ketika beberapa oknum membakar ban dan sebuah mobil milik kepolisian.

Data dari aparat kepolisian menyebutkan setidaknya 34 orang mengalami luka-luka, termasuk aparat keamanan, dan 11 orang ditangkap karena diduga menjadi provokator kerusuhan. Polisi masih menyelidiki adanya pihak-pihak yang memanfaatkan aksi ini untuk kepentingan tertentu.

Melihat eskalasi situasi, DPRD Pati langsung menggelar rapat paripurna dan menyepakati pembentukan Pansus Hak Angket. Fokus penyelidikan tidak hanya pada kebijakan kenaikan PBB-P2, tetapi juga pada dugaan pelanggaran prosedur dalam pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo.

Ketua DPRD Pati menyebut, langkah ini diambil untuk menjawab keresahan publik dan memastikan semua kebijakan bupati berjalan sesuai aturan hukum. “Kami akan mengkaji semua kebijakan yang menimbulkan gejolak, termasuk PBB-P2,” ujarnya.

Bupati Sudewo dalam pernyataannya menegaskan tidak akan mundur. “Saya dipilih melalui proses demokrasi. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan saya, silakan melalui mekanisme yang diatur konstitusi,” katanya.

Pemerintah pusat melalui Istana memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam demonstrasi ini. “Kami memantau langsung situasi di Pati, dan memastikan penanganan dilakukan secara proporsional,” ujar Deputi Bidang Politik Kantor Staf Presiden.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa aksi di Pati harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah. “Dialog publik harus diperkuat, kebijakan yang sensitif terhadap kondisi rakyat perlu diutamakan. Jangan sampai kebijakan memicu kemarahan masyarakat,” tegasnya.

Kericuhan di Pati membuka babak baru hubungan antara pemerintah daerah dan warganya. Pembentukan Pansus Hak Angket menjadi langkah awal, namun proses hukum dan politik yang menyertainya akan menentukan apakah gejolak ini mereda atau justru berlanjut.

Sumber Referensi:

1. Tirto.id. (13 Agustus 2025). Kondisi Terkini Usai Demo Pati Hari Ini dan Jumlah Korban. Diakses dari: https://tirto.id/hfMe

2. Joglo Jateng. (14 Agustus 2025). Resmi! DPRD Pati Sepakati Hak Angket Pemakzulan Bupati. Diakses dari: https://joglojateng.com/2025/08/14

3. Tempo.co. (14 Agustus 2025). Istana Pastikan Tak Ada Korban Meninggal dalam Demo Pati. Diakses dari: https://tempo.co

4. Kompas TV. (14 Agustus 2025). Wagub Jateng Sebut Aksi di Pati Harus Jadi Pembelajaran Pemkab untuk Berbenah. Diakses dari: https://kompas.tv