Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis, 7 Agustus 2025. (Beritasatu.com/Algi M Gifari)

Klik Kabar - Jakarta, 22 Agustus 2025 — Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang isu panas. Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyebut guru sebagai beban negara. Potongan video itu langsung menuai reaksi keras dari para tenaga pendidik dan masyarakat.

Namun, setelah ditelusuri, ternyata video tersebut adalah hasil manipulasi digital deepfake dan potongan tak utuh dari pidato asli. Kementerian Keuangan melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak pernah mengatakan guru adalah beban negara.

Faktanya: Deepfake + Potongan Tak Utuh

Melalui akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menulis:

“Potongan video yang beredar adalah hoaks. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan guru sebagai beban negara.”

Kemenkeu menjelaskan, video yang beredar dibuat dengan teknologi artificial intelligence (AI) deepfake ditambah cuplikan potongan yang mengubah konteks pidato sebenarnya.

Konteks Asli Pidato

Dalam pidatonya pada Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di ITB, 7 Agustus 2025, Sri Mulyani justru membahas tantangan pembiayaan pendidikan dalam APBN, termasuk isu gaji guru yang masih rendah. Sama sekali tidak ada pernyataan yang menyebut guru sebagai “beban negara”.

Dampak ke Dunia Pendidikan

Hoaks ini sempat memicu kegaduhan. Banyak guru merasa diremehkan, padahal sebenarnya isu utama yang diangkat Sri Mulyani adalah keterbatasan anggaran pendidikan dan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkannya.

Pelajaran Penting: Waspadai Deepfake

Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat harus lebih cermat sebelum menyebarkan konten viral. Teknologi deepfake kini semakin canggih, sehingga apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan fakta.

---

🔎 Referensi:

• Liputan6.com

• BeritaSatu.com

• Turnbackhoax.id

• Finance Detik

• Pajak.com

Klik Kabar - Jakarta, 27 Juli 2025

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mulai tahun 2026, guru honorer yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu lagi mengikuti seleksi PPPK. Sebagai gantinya, pengangkatan guru akan dilakukan melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Nunuk Suryani, dalam konferensi pers nasional.

“Mulai tahun depan, guru yang telah menyelesaikan PPG akan langsung diangkat menjadi ASN. Tidak perlu ikut tes PPPK seperti sebelumnya,” jelas Nunuk di Gedung Kemendikbud, Jakarta (26/7).

Program PPPK yang selama ini menjadi jalur utama bagi guru honorer untuk menjadi ASN dinilai penuh tantangan. Mulai dari terbatasnya formasi, persaingan skor, hingga ketidakpastian penempatan membuat banyak guru honorer terjebak dalam status yang tidak pasti.

Pemerintah pun akhirnya mengambil langkah strategis: mengintegrasikan proses rekrutmen guru ASN langsung lewat lulusan PPG.

Berikut skema yang akan diberlakukan mulai tahun 2026:

• Guru wajib mengikuti dan lulus PPG terlebih dahulu.
• Setelah lulus, nama mereka akan masuk database nasional guru ASN.
• Penempatan ASN akan dilakukan tanpa tes tambahan, tapi tetap melalui proses administrasi oleh BKN dan Kemendikbud.
• Formasi guru tetap menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan APBD.

Bagi banyak guru honorer, kabar ini terasa seperti harapan baru. Mereka yang sebelumnya gagal seleksi PPPK kini memiliki jalur lain yang lebih menjanjikan.

“Saya sudah dua kali ikut PPPK tapi gagal karena nilai saya kalah tipis. Kalau bisa lewat PPG dan langsung diangkat, tentu ini kabar baik untuk kami,” ujar Siti Maemunah, guru honorer SD di Karawang.

Namun tak sedikit juga guru yang khawatir, karena untuk bisa mengikuti PPG, dibutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Pemerintah sendiri menyatakan akan menambah kuota beasiswa PPG bagi guru honorer berpengalaman.

Kemendikbud menegaskan bahwa tidak semua guru honorer akan langsung jadi ASN tanpa proses. Hanya yang telah menempuh dan lulus PPG sesuai standar nasional yang akan masuk ke dalam skema pengangkatan ini.

“Tujuannya adalah menjamin kompetensi dan kualitas guru kita. Ini bukan jalur pintas, tapi jalur pasti,” tambah Nunuk.

Mulai tahun 2026, seleksi PPPK untuk guru akan dihentikan, digantikan dengan skema rekrutmen melalui PPG. Ini adalah perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Para guru honorer diharapkan segera mempersiapkan diri, terutama dengan mendaftar PPG, karena masa depan status ASN kini bergantung pada jalur ini.

💬 Bagaimana Tanggapan Anda?

Apakah Anda seorang guru honorer? Bagikan pendapat dan pengalaman Anda soal PPPK dan PPG di kolom komentar!

Klik kabar - Jakarta, 27 Juli 2025

Pemerintah resmi mengumumkan bahwa skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer akan berakhir pada tahun 2025. Mulai tahun 2026, pengangkatan guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan secara langsung melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG) tanpa tes seleksi PPPK.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, yang menegaskan bahwa sistem baru ini lebih efisien dan memberikan kepastian karier bagi guru honorer yang telah menyelesaikan PPG.

"Mulai tahun depan, guru yang telah lulus PPG akan langsung diangkat menjadi ASN. Tidak perlu lagi mengikuti seleksi PPPK," ujar Nunuk dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/7).

PPPK selama ini menjadi harapan utama bagi jutaan guru honorer di Indonesia untuk bisa menjadi ASN. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan formasi, ketimpangan daerah, hingga sistem penggajian yang belum stabil membuat program ini dinilai kurang optimal.

Pemerintah menilai bahwa integrasi PPG sebagai syarat utama ASN akan memberikan standar kompetensi yang lebih terukur dan mempermudah perencanaan tenaga pendidik nasional.

• Mulai 2026, rekrutmen guru ASN akan mengikuti alur berikut:
• Guru wajib mengikuti dan lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru).
• Lulusan PPG otomatis masuk basis data ASN, tanpa harus ikut seleksi PPPK.
• Pengangkatan akan dilakukan bertahap, menyesuaikan kebutuhan formasi daerah dan anggaran negara.

Kebijakan ini disambut pro dan kontra. Sebagian guru honorer yang belum mengikuti PPG merasa cemas karena harus menempuh jalur tambahan untuk menjadi ASN. Namun di sisi lain, sistem ini dianggap lebih adil karena memberi peluang pengangkatan tanpa "perlombaan skor tes" seperti di PPPK.

Wati Rahma (37), guru honorer di Bekasi, menyambut baik kabar ini:

"Selama ini ikut tes PPPK sudah dua kali tapi belum lulus. Kalau bisa lewat PPG saja dan langsung diangkat, kami jadi punya harapan baru."

Dengan dihapusnya PPPK dan diberlakukannya jalur PPG mulai tahun depan, guru honorer diimbau segera mempersiapkan diri mengikuti pendidikan profesi. Pemerintah juga diharapkan memperluas akses dan beasiswa PPG bagi guru yang sudah lama mengabdi.

Langkah ini menjadi babak baru dalam sejarah pengangkatan guru di Indonesia. Sebuah harapan baru sekaligus tantangan besar untuk menjamin kualitas pendidikan nasional yang lebih baik.